Aulia, Ketua SEMMI Cabang Padang menyebut menurut kami Bank Nagari saat ini telah berubah dari lembaga keuangan publik menjadi “bank penghisap uang ASN”. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumatera Barat dipaksa menggunakan Bank Nagari sebagai bank utama mereka, tanpa diberikan kebebasan untuk memilih. “Bila diberi pilihan, mayoritas ASN justru lebih memilih bank lain. Antrean panjang, pelayanan lamban,” ungkapnya.
SEMMI juga menegaskan bahwa Bank Nagari hanya tampak besar karena dibesarkan oleh pemerintah, bukan karena prestasi nyata atau kontribusi signifikan bagi daerah. “menurut kami, Jika kita ukur secara objektif, kontribusi Bank Nagari terhadap pembangunan ekonomi rakyat sangat kecil. Yang merasakan manfaatnya hanya segelintir elit dan pejabat daerah yang punya akses langsung ke dalam sistem bank ini,” ujar koordinator lapangan aksi.
Tak berhenti di situ, SEMMI juga menyoroti berbagai skandal besar yang mencoreng nama Bank Nagari, termasuk dugaan kasus penghapusan kredit senilai Rp52 miliar yang sangat merugikan keuangan negara. Skandal ini menjadi bukti betapa lemahnya transparansi dan pengawasan internal bank tersebut.
Salah satu akar masalahnya adalah struktur kepemilikan saham Bank Nagari yang justru memperparah konflik kepentingan. Sebagian besar saham dikuasai oleh Gubernur dan kepala daerah se-Sumatera Barat, sehingga proses pengawasan menjadi tidak independen. “Dengan posisi sebagai pemegang saham dan penguasa daerah, mereka leluasa ‘bermain’ di belakang layar: menentukan direksi, menekan kebijakan kredit, bahkan memuluskan proyek-proyek untuk kepentingan politik,” tegas SEMMI.
SEMMI juga mengkritisi konversi Bank Nagari menjadi bank syariah, yang hingga kini dianggap hanya simbolis dan belum menyentuh substansi. “Secara formal memang sudah berganti nama menjadi bank syariah, tapi praktiknya masih jauh dari nilai-nilai syariah yang adil dan transparan. Bahkan hingga hari ini, konversi ini masih menyisakan kontroversi, baik dari sisi kesiapan sistem, SDM, hingga pemahaman nasabah. Bank syariah bukan sekadar ganti nama, tapi perubahan total cara pandang dan cara kerja — dan itu tidak terlihat di Bank Nagari hari ini,” jelas Ketua SEMMI Cabang Padang.
Dalam aksi yang direncanakan, SEMMI Cabang Padang menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Copot dan tendang dirut Bank Nagari, serta Evaluasi dan Reformasi total Bank Nagari(BPD Sumatera Barat)
2. Kami mendesak Audit terbuka dan menyeluruh terhadap dugaan penghapusan kredit, terutama kasus Rp52 miliar.
3. Cabut kewajiban ASN untuk menggunakan Bank Nagari, dan buka akses ke pilihan bank lainnya.
4. Reformasi menyeluruh terhadap pelayanan, sistem, dan SDM Bank Nagari agar lebih profesional dan rakyat-sentris.
5. Tolak dominasi politik dalam pengangkatan pejabat bank, dan kembalikan pada profesionalisme dan transparansi.
6. Evaluasi menyeluruh terhadap proses konversi syariah yang belum tuntas dan penuh kepalsuan.
7. Tangkap dan Adili Pelaku yang Terbukti!Menuntut penetapan tersangka secepatnya bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan penghapusan data dan dugaan penggelapan dana, termasuk aktor intelektual di balik kebijakan yang merugikan negara.
8. Mendesak dilakukannya audit investigatif menyeluruh oleh lembaga independen untuk mengungkap potensi kerugian atau penyelewengan lainnya di tubuh Bank Nagari.
9. Pulihkan Kerugian Negara! Jika terbukti, maka kami Menuntut pemulihan kerugian negara senilai Rp52 miliar melalui mekanisme penyitaan aset atau restitusi dari dugaan pelaku.
SEMMI menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar aksi turun ke jalan, melainkan upaya membela kepentingan publik dari cengkeraman kekuasaan yang menggunakan lembaga keuangan untuk memperkaya diri sendiri.
0 Komentar